PMK No.151/PMK.011/2013 Tentang Cara Pembuatan Faktur Pajak

Perubahan terbaru lagi mengenai Faktur Pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri Keuangan ini akan di atur lagi dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nantinya, Tunggu saja. Tetapi pada intinya Peraturan Menteri Keuangan ini telah mengambarkan Baca Selanjutnya…

Toleransi Pengajuan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Baru 2013

Jika anda membaca tulisan saya ini pasti anda akan bertanya? Masa sih ada toleransi pengajuan kode dan nomor seri faktur pajak baru tahun 2013. Sebenarnya didalam perpajakan itu tidak ada istilah toleransi, yang ada adalah istilah perpanjangan, contoh : perpanjangan masa pengajuan kode dan nomor seri faktur pajak.

Faktur Pajak 2013 Dengan Sistem Penomoran Baru

Dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sebagaimana diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Faktur Pajak mempunyai peran yang sangat strategis. Berbagai upaya penyempurnaan sistem telah dilakukan oleh DJP. Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya segala bentuk penyalahgunaan Faktur Pajak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, peraturan tentang Faktur Pajak kembali mengalami perubahan. Diharapkan Baca Selanjutnya…

Bagaimana Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

Sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Dalam hal mengenai tata cara pembuatan faktur pajak, saya rasa saya tidak perlu mengungkapkannya lagi disini, karena saya yakin anda sudah mengetahuinya. Dan sebenarnya hal yang patut anda ketahui adalah bagaimana tata cara pembetulan atau Baca Selanjutnya…

PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri

Kegiatan membangun sendiri dalam pengertian secara harfiah adalah membangun sebuah bangunan yang fungsinya dapat digunakan sebagai tempat tinggal ataupun untuk kegiatan usaha dengan luas bangunan tidak kurang dari jumlah tertentu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.03/2010 tentang batasan dan tata cara pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri.  Ditegaskan bahwa kegiatan membangun sendiri, konstruksi utamanya Baca Selanjutnya…