Formulir Baru Untuk Setoran Pajak Bumi dan Bangunan

Setelah sebelumnya ada beberapa bentuk formulir perpajakan yang dikeluarkan oleh Dirjend Pajak, seperti bentuk form SPT Masa PPh Pasal 21/26 PER-32/PJ/2009, bentuk form SSP baru PER-38/PJ/2009, bentuk form PPh Pasal 4(2),15,22,23_26 PER-43/PJ/2009 telah dirubah menjadi PER-53/PJ/2009 dan sekarang dikeluarkan lagi bentuk formulir baru untuk setoran Pajak Bumi dan Bangunan PER-59/PJ/2009. Formulir setoran Pajak Bumi dan Baca Selanjutnya…

Pengajuan Dan Penyelesaian Banding PBB

I. Pengertian Wajib Pajak (WP) yang masih tidak sependapat dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatannya, dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak (PP). II. Tata Cara Pengajuan Banding a. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan yang jelas; b. Permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Baca Selanjutnya…

Keberatan Atas Pengenaan PBB

1. Alasan Pengajuan Keberatan a.Dalam hal WP merasa SPPT / SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai: – luas Objek Pajak bumi dan atau bangunan; – klasifikasi Objek Pajak bumi dan atau bangunan; – penetapan/pengenaan. b.Perbedaan penafsiran Undang-undang antara WP dan Fiskus, antara lain: 1)Penetapan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak; 2)Objek Pajak yang seharusnya tidak Baca Selanjutnya…

Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan

1. Pengertian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak dalam hal : a.Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu: 1.Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas Baca Selanjutnya…

Pajak Bumi Dan Bangunan

I. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau Baca Selanjutnya…

Klasifikasi Bumi Dan Bangunan Serta Penerapannya Dalam Menghitung PBB

Untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang atas suatu objek pajak berupa tanah (bumi) dan atau bangunan perlu diketahui pengelompokan objek pajak menurut nilai jualnya, tarif, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Pengelompokan Objek Pajak menurut nilai jual tersebut lazim disebut dengan klasifikasi tanah Baca Selanjutnya…