Kewajiban Memberikan Data & Informasi Berkaitan dengan Perpajakan

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data dan informasi Yang Berkaitan dengan Perpajakan. Maka setiap wajib pajak baik lembaga pemerintah maupun swasta, perorangan maupun badan wajib memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) minimal sekali dalam setahun. Informasi yang terhimpun ini Baca Selanjutnya…

Pak SBY Minta Masyarakat Taat Bayar Pajak

Dalam acara penyampaian SPT Tahunan Pajak 2011 pada hari Senin, 19 Maret 2012, di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda, kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta. Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan antara lain : “Pajak punya konsep keadilan, saudara kita yang pendapatannya belum tinggi dibebaskan membayar pajak, sedangkan kita yang berpenghasilan cukup apalagi kaya, wajib bayar pajak. Baca Selanjutnya…

SPN atau Sensus Pajak Nasional

SPN atau Sensus Pajak Nasional adalah salah satu kegiatan dibidang perpajakan yang telah di launching dengan maksud untuk menyempurnakan data perpajakan yang lebih baik. Karena mungkin selama ini masih banyak wajib pajak yang tidak memberikan data-data yang akurat mengenai perpajakannya. Maka dengan adanya sensus ini diharapkan akan terdata dengan baik hal-hal tersebut.

Pengusaha Kecil Kena Pajak 0,75 Persen

Inilah kebijakan baru Ditjend Pajak. Setiap pengusaha kecil akan dikenai pajak 0,75% dari pendapatan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha yang dimilikinya. Direktorat Jenderal Pajak memberikan istilah bagi pengusaha kecil ini dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT). Kasubdit peraturan pemotongan dan pemungutan Pph dan Pph orang pribadi, Dasto Ledyanto, mengungkapkan bahwa Baca Selanjutnya…

Ada 17 Jenis Jasa Bebas PPN Terkait UU PPN dan PPnBM yang akan diberlakukan 1 April 2010

Sedikitnya 17 jenis jasa akan terbebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal itu diatur dalam UU PPN dan Pajak Penjualan atas BarangMewah (PPnBM) yang disahkan kemarin. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, beberapa objek pajak yang sudah dikenai pajak daerah akan dikecualikan dari pembebasan PPN. “Untuk menghindari pengenaan pajak berganda pada objek yang sama,” Baca Selanjutnya…

Kupon Makanan Jadi Pengurang Pajak Di Daerah Tertentu

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batasan nilai kupon makanan dan minuman yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan adalah nilai kupon yang sesuai dengan nilai kewajaran. Ketentuan itu ditegaskan dalam peraturan Dirjen Pajak No. 51/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Baca Selanjutnya…

Bangun Rumah Hingga 400 Meter Bebas Pajak

Ini kabar baik bagi orang yang berencana membangun rumah atau tempat usaha sendiri dengan luas bangunan di bawah 400 meter2 pada tahun depan nanti. Karena Anda tak perlu lagi membayar pajak pertambahan nilai (PPN) lagi. Aturan baru tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (RUU PPN dan PPnBM). Sebelumnya, Baca Selanjutnya…