Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak Tahun 2016 Saatnya Jujur

Di dalam tulisan kali ini, saya hanya ingin menyampaikan pokok-pokok dari Undang-Undang Tax Amnesty ini, agar lebih mudah memahaminya.

Terhitung 01 Juli 2016, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait perpajakan yaitu “Undang-Undang RI No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak” atau biasa kita dengar dengan nama : Tax Amnesty.

Tujuan Pengampunan Pajak ini adalah sebagai berikut :
1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penerimaan pajak, untuk pembiayaan pembangunan.

Tarif Uang Tebusan :
1. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada didalam wilayah NKRI atau Harta yang berada diluar wilayah NKRI yang dialihkan kedalam wilayah NKRI dan diinvestasikan didalam wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3(tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar :
a. 2% (dua persen) untuk peiode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Penjelasan singkatnya: Anda sudah bisa bayar uang tebusan dan lapor terhitung mulai tgl 01 Juli s/d 30 September 2016 hanya terhitung 2%.
b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Penjelasan singkatnya: Jika Anda membayar uang tebusan dan lapor mulai tgl 01 Oktober s/d 31 Desember 2016 maka akan terhitung 3%.
c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada diluar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah sebesar :
a. 4% (empat persen) untuk peiode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

3. Sedang Tarif Uang Tebusan untuk Wajib Pajak (WP) yang mempunyai peredaran usaha sampai dengan Rp.4.800.000.000,-(empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pada terakhir yaitu :
a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi WP yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.
b. 2% (dua persen) bagi WP yang mengungkap nilai Harta lebih dari Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.
untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Adapun didalam Surat Pernyataan sedikitnya berisi informasi yaitu identitas Wajib Pajak, Harta, Utang, nilai Harta bersih, dan perhitungan Uang Tebusan.

Lampiran dalam Surat Pernyataan antara lain :
1. bukti pembayaran Uang Tebusan,
2. bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak,
3. daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan,
4. daftar Utang serta dokumen pendukung,
5. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan,
6. fotocopy SPT PPh Terakhir, dan
7. surat pernyataan mencabut permohonan :
a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang,
c. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar,
d. keberatan,
e. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan,
f. banding,
g. gugatan, dan/atau
h. peninjauan kembali,
dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, akan memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa :
1. penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana dibidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir,
2. penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir,
3. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, dan
4. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan

Demikian pokok-pokok UU No.11 Tahun 2016 yang dapat saya pahami, selebihnya anda bisa baca disini.

Terima kasih semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

taman-pajak *