PPh 21/26 Tahun 2014 Menggunakan Formulir Baru

Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Dirjen Pajak PER-14/PJ/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 18 April 2013 yang lalu sebentar lagi akan diberlakukan yaitu terhitung 1 Januari 2014.

Agar tidak ketinggalan ketika kita ingin membuat SPT Masa untuk Tahun yang akan datang maka sebaiknya kita menyimak terlebih dahulu apa-apa saja yang terpenting dari peraturan yang telah dikeluarkan itu.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya yaitu :

A. SPT Masa PPh Pasal 21/26 akan terdiri dari :

  1. Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26 – (Formulir 1721);
  2. Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya – (Formulir 1721-I);
  3. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 (Tidak Final) – (Formulir 1721-II);
  4. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final) – (Formulir 1721-III);
  5. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan PPh Pasal 21/26 – (Formulir 1721-IV);
  6. Daftar Biaya – (Formulir 1721-V);

B. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 akan terdiri dari :

  1. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 – (Formulir 1721-VI);
  2. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) – (Formulir 1721-VII);
  3. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala – (Formulir 1721-A1);
  4. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya – (Formulir 1721-A2).

C. SPT Masa PPh Pasal 21/26 wajib menggunakan e-SPT apabila :

  1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  2. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  3. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  4. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.
Baca Juga :  Formulir PPh Ps.21 Th.2014 Dengan Format Excel

D. Pemotong yang telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) untuk masa-masa pajak berikutnya.

E. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT harus disampaikan dengan disertai Induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

Demikian, intisari dari Peraturan Dirjend Pajak Nomor : PER – 14/PJ/2013 yang bisa saya rangkum, terutama untuk kepentingan kami pribadi. Lihat Peraturan Disini

Semoga bermanfaat.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

taman-pajak *