Pengusaha Kecil Kena Pajak 0,75 Persen

Inilah kebijakan baru Ditjend Pajak. Setiap pengusaha kecil akan dikenai pajak 0,75% dari pendapatan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha yang dimilikinya.

Direktorat Jenderal Pajak memberikan istilah bagi pengusaha kecil ini dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT).

Kasubdit peraturan pemotongan dan pemungutan Pph dan Pph orang pribadi, Dasto Ledyanto, mengungkapkan bahwa selama ini penerapan pajak bagi pengusaha tertentu (dalam definisi ditjend pajak) masih belum dilaksanakan dengan baik. WP OPPT yang memiliki penghasilan setahun lebih dari Rp.15,8 juta atau Rp.1,3 juta per bulan, masih belum terdata dengan maksimal.

“Ada pengusaha yang memiliki ruko lebih dari satu, atau memiliki apapun bentuk penjualannya, masih belum melaporkan Pph pasal 25 mereka. Karena itulah saat ini kita buat peraturan baru yang maksudnya agar pengawasan kewajiban Pph WP OPPT ini bisa optimal,” ujar Dasto dikantornya.

Dengan demikian, melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No PER-32/PJ/2010 yang mulai diberlakukan 12 Juli lalu, Ditjend Pajak menerapkan angsuran Pph pasal 25 sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha (pendapatan bruto)

“Dengan peraturan baru ini, bila ada pengusaha kecil atau menengah yang memiliki ruko atau unit usaha lebih dari satu, maka setiap unit usahanya tinggal dikenakan pajak 0,75%. Jadi WP OPPT ini tidak kesulitan lagi dalam menghitung peredaran bruto dari semua tempat usahanya,”papar Dasto.

WP OPPT yang melakukan pembayaran angsuran Pph pasal 25 dan Surat Setoran Pajak (SSP) nya tersebut, telah mendapat validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dianggap telah menyampaikan SPT masa Pph pasal 25.

Selain itu, WP OPPT tidak wajib menyampaikan SPT PPh Pasal 25 di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal apabila WP OPPT tidak melakukan usaha sebagai pedagang pengecer ditempat tinggalnya.

Baca Juga :  Kupon Makanan Jadi Pengurang Pajak Di Daerah Tertentu

Untuk mempermudah pembayaran pajak 0,75% dari tiap unit usaha pedagang ini, maka bisa dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. “Jadi pembayarannya tidak di kantor pajak, melainkan bisa di kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk oleh Ditjend Pajak,” pungkasnya.

Sumber : Mata Benua

Comments

  1. By susila sumaheny

  2. By Admin

  3. By Hendry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

taman-pajak *