Penetapan Tgl Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Dalam kaitan dengan pembayaran dan pelaporan perpajakan, batas waktu atau istilahnya tanggal jatuh tempo memang sangat diperlukan sekali.

Hal ini menjadi sangat penting karena dalam mengolah data perpajakan terkadang kita memerlukan waktu yang cukup lama, baik itu untuk menghitung, memproses, hingga membuatkan Surat Setoran Pajaknya.

Dengan adanya date line tersebut, kita bisa memperkirakan kapan pekerjaan kita harus diselesaikan, syukur-syukur anda telah memakai atau menggunakan program perpajakan yang memadai, sehingga dapat mempersingkat waktu anda.

Oleh karena itu terkait tanggal jatuh tempo tersebut, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.03/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/PMK.03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas, telah diuraikan mengenai penetapan tanggal jatuh tempo untuk masing-masing pajak, antara lain (pasal 2) :

1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tgl 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

2. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tgl 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

3. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tgl 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

4. PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri disetor paling lama tgl 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

5. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tgl 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Baca Juga :  Mohon Maaf Tidak Bisa Update Kurs Pajak Minggu Ini

6. PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tgl 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

7. PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

8. PPh Pasal 22, PPN, atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN, atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.

9. PPh Pasal 22, PPN, atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Dirjend Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.

10. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

11. PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

12. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

13. PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Baca Juga :  Peraturan Baru Tata Cara Pengajuan Keberatan

13a. PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

14. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

14a. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

15. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

16. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak berakhir.

17. Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.

Kemudian dalam pasal tambahan (pasal 2A) antara lain :

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

Baca Juga :  Kewajiban Memberikan Data & Informasi Berkaitan dengan Perpajakan

Untuk mendapatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.03/2010 ini, Anda bisa mendownloadnya di Peraturan Pajak.

Sekian…Semoga tulisan ini bermanfaat untuk Anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

taman-pajak *