Kupon Makanan Jadi Pengurang Pajak Di Daerah Tertentu

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batasan nilai kupon makanan dan minuman yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan adalah nilai kupon yang sesuai dengan nilai kewajaran. Ketentuan itu ditegaskan dalam peraturan Dirjen Pajak No. 51/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni 7 September 2009.

“Nilai kupon dapat dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan minuman per pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja,” kata Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo, kemarin.

Kupon yang dimaksud berlaku untuk kupon yang diberikan kepada seluruh pegawai termasuk Dewan Direksi dan Komisaris. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Djoko Slamet Surjoputro menambahkan dalam ketentuan itu tidak ada pembatasan nilai kupon dalam bentuk rupiah.

“Yang penting nilainya tidak melebihi makanan dan minuman per pegawai di kantor,” jelasnya singkat.

Praktisi pajak yang juga merupakan akademisi FISIP LH Ruston Tambunan menilai ketentuan tersebut dapat disebut sebagai sebuah insentif baik bagi perusahaan maupun karyawan.

“Jadi ada pengeluaran perusahaan untuk karyawan dalam bentuk natura atau bukan tunai yang boleh dikurangkan sebagai biaya tetapi bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan,” katanya.

Daerah tertentu

Namun, fasilitas ini hanya berlaku untuk perusahaan yang berada di daerah tertentu. Definisi daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah terpencil yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum baik melalui darat, laut maupun udara.

Baca Juga :  Dirjend Baru Diminta Bentuk Komite Pengawas

Akibat kondisi ini investor menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian menjadi relatif panjang. “Termasuk juga daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral,” jelas aturan itu.

Adapun batas waktu penetapan daerah tertentu diberikan untuk jangka waktu 5 tahun yang berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan dapat diperpanjang satu kali. “Jangka waktu perpanjangan adalah 5 tahun.”

Wajib pajak (WP) yang menjalankan kegiatan usaha di daerah tertentu yang ingin mendapatkan fasilitas tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan daerah tertentu kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak tempat WP terdaftar.

Sementara itu, untuk sarana dan fasilitas di lokasi kerja yang juga dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sarana dan fasilitas kerja yang berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pemerintah setempat.

Sumber : Pajak.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

taman-pajak *