Taman Pajak Indonesia

Kewajiban Memberikan Data & Informasi Berkaitan dengan Perpajakan

Admin — Mon, 02 Apr 2012 07:09:53 +0000

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data dan informasi Yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Maka setiap wajib pajak baik lembaga pemerintah maupun swasta, perorangan maupun badan wajib memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) minimal sekali dalam setahun.

Informasi yang terhimpun ini nantinya yang akan digunakan untuk dapat mendeteksi secara cepat dan akurat terhadap adanya kemungkinan ketidakpatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jenis Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 adalah berupa (i) Data dan informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki orang pribadi atau badan, (ii) Data dan informasi yang berkaitan dengan ulang yang dimiliki orang pribadi atau badan, (iii) Data dan informasi yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan, (iv) Data dan informasi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban orang pribadi atau badan, (v) Data dan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan; dan (vi) Data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan.Jenis Data dan informasi yang berkaitan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan antara lain berupa Data dan informasi yang berkaitan dengan pertanahan, bangunan, mesin, peralatan berat, kendaraan, surat berharga, dan simpanan di bank. Sedangkan jenis Data dan informasi yang berkaitan dengan utang yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan antara lain berupa Data dan informasi yang berkaitan dengan utang bank atau utang obligasi. Kemudian jenis Data dan informasi yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan antara lain berupa Data dan informasi yang berkaitan dengan transaksi penjualan saham dan obligasi, transaksi penjualan kendaraan, atau transaksi penjualan tanah dan bangunan.

Selanjutnya jenis Data dan informasi yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan/atau yang menjadi beban orang pribadi atau badan antara lain berupa Data dan informasi yang berkaitan dengan rekening listrik, rekening telepon, transaksi pernbayaran kartu kredit, transaksi pembelian kendaraan, atau transaksi pernbayaran biaya bunga. Lalu, jenis Data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan antara lain Data dan informasi yang berkaitan dengan data lalu lintas devisa yang dilakukan melalui perbankan dan/atau penyedia jasa keuangan. Terakhir, jenis Data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan ckonomi orang pribadi atau badan antara lain Data dan informasi yang berkaitan dengan perizinan, kegiatan ckspor dan impor, informasi penanaman modal, hasil lelang, pemberian hak penguasaan atau pengelolaan, kependudukan, pendirian usaha, keimigrasian, kegiatan pengembang, dan laporan yang dibuat oleh instansi atau lembaga pemerintah.

Pimpinan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi atau pihak lain sebagaimana dimaksud wajib memberikan Data dan informasi dalam jangka waktu 6 bulan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selanjutnya pihak lain, di luar yang sudah ditetapkan atau disebutkan dalam PP. No. 31/2012, yang wajib menyampaikan Data dan informasi perpajakan kepada DJP, dan rincian jenis Data dan informasi yang wajib diberikan akan diatur dengan PMK setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan pimpinan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi atau pihak lain yang merupakan sumber Data dan informasi dimaksud.

Rincian jenis Data dan informasi sebagaimana tersebut harus diberikan dalam bentuk elektronik. Dalam hal rincian jenis Data dan informasi belum tersedia dalam bentuk elektronik, rincian Data dan informasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk non elektronik sampai batas waktu yang diatur dalam PMK. Rincian jenis Data dan informasi tersebut dapat disampaikan secara online atau sccara langsung. Dalam hal Data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, DJP berwenang menghimpun Data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas Data dan informasi dimaksud. Penghimpunan Data dan informasi terkait perpajakan oleh DJP dapat dilakukan melalui permintaan kepada pihak terkait.

Pimpinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pemberian Data dan informasi perpajakan itu.P impinan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dapat menunjuk pejabat dibawahnya untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban pemberian Data dan informasi untuk kepentingan pengawasan perpajakan masyarakat kepada DJP. Pejabat yang ditunjuk itu turut bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pemberian Data dan informasi perpajakan masyarakat kepada DJP. Pejabat di instansi DJP yang berwenang mengelola Data dan informasi terkait ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat itu, wajib merahasiakan Data dan informasi yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain itu kecuali untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam melengkapi Data dan informasi perpajakan yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya itu, DJP dapat menugaskan Pejabat di lingkungan DJP untuk meminta Data dan informasi tambahan yang diperlukan secara tertulis. Selanjutnya dalam rangka melindungi kepentingan penerimaan negara, DJP berwenang menugasi Pegawai DJP untuk menghimpun Data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan melalui kegiatan penyidikan dan intelijen.

Semoga bermanfaat.

Sebagian sumber diambil dr : Pajak.go.id

Pak SBY Minta Masyarakat Taat Bayar Pajak

Admin — Wed, 21 Mar 2012 06:15:02 +0000

Dalam acara penyampaian SPT Tahunan Pajak 2011 pada hari Senin, 19 Maret 2012, di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda, kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta. Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan antara lain : “Pajak punya konsep keadilan, saudara kita yang pendapatannya belum tinggi dibebaskan membayar pajak, sedangkan kita yang berpenghasilan cukup apalagi kaya, wajib bayar pajak. Semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar pajak yang diberikan, ada tanggung jawab untuk membantu warganya menjadi lebih baik. Ada tanggung jawab sosial untuk masa depan yang lebih baik.”

Presiden juga minta masyarakat untuk penuhi kewajiban pembayaran pajaknya. “Masyarakat harus taat membayar pajak karena pajak penting untuk dana membangun negara yang ujungnya untuk peningkatan kesejahteraan. Semoga kepatuhan dan kesadaran ini terus berkembang di negara kita. Saya lihat di jalan-jalan ada tulisan orang bijak bayar pajak. Semoga kita dituntun semua menjadi orang yang bijak,” himbau Presiden.

Presiden juga minta aparat pajak untuk tidak melakukan penyimpangan dan koruptif. Hal itu untuk mewujudkan rasa saling percaya antara petugas pajak dan masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP). “Kita semua tahu bahwa sumber pembiayaan terbesar adalah dari pajak, (untuk itu) berikan pelayanan yang baik. Kita harus terus menerus meningkatkan pelayanan pajak. Petugas pajak harus menjalankan tugasnya dengan benar. Jangan ada penyimpangan, korupsi, dan lain-lain.” tekan Presiden.

Dalam acara penyampaian SPT Tahunan Pajak 2011 tersebut, hampir semua menteri dan pejabat setingkat menteri Kabinet Indonesia Bersatu II beserta semua Ketua Lembaga Tinggi Negara hadir. Wakil Presiden Boediono tidak hadir dalam acara tersebut dikarenakan menghadiri acara di Yogyakarta. Presiden saat memasukkan SPT Tahunan melalui fasilitas Drop Box ditemani Gubernur BI, Darmin Nasution, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Menkeu Agus Martowardojo, Ketua MA Hatta Ali dan Ketua MK Mahfud MD.

Sebelumnya pada acara yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengemukakan bahwa DJP terus memperbaiki pelayanan pajak bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui sejumlah terobosan seperti menempatkan drop box di sejumlah lokasi strategis hingga pelaporan SPT melalui e-filing atau internet. Pelayanan juga diberikan dengan penyampaian SPT dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir dan kantor pos. “Semua kemudahan tersebut kami berikan untuk kenyamanan wajib pajak,” ucap Agus Marto.

Menkeu menambahkan bahwa selain peningkatan pelayanan pajak, reformasi birokrasi di DJP meliputi perombakan organisasi, perbaikan proses bisnis, peningkatan mutu manjemen sumber daya manusia, serta modernisasi sarana pelayanan pajak. Ia menegaskan upaya perbaikan dalam pengawasan SDM di lingkungan DJP selama 2 tahun terakhir terus ditingkatkan. Dimulai kewajiban hampir seluruh aparat pajak untuk melaporkan hasil kekayaan pejabat negara. Pun demikian dengan whistle blowing system, peningkatan fungsi pengawasan internal terma termasuk membuat nota-nota kesepahaman dan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, BPKP dan lainnya. Ia menandaskan bahwa besarnya penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan salah satu bukti dari kesuksesan reformasi birokrasi. Besarnya penerimaan perpajakan juga menunjukkan semakin pentingnya peran sektor tersebut dalam pengelolaan fiskal pemerintan. “Terkendalinya defisit fiskal yang menunjang stabilitas perekonomian yang diakui dunia dan pencapaian investment grade juga tidak bisa lepas dari kemampuan pajak (institusi DJP dalam menjalankan reformasi),” jelas Menkeu.

“Proses reformasi birokrasi di DJP belum selesai dan masih sangat panjang. Namun, berbagai survei menunjukkan bahwa kinerja DJP sekarang ini jauh lebih memuaskan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hasil survei Indeks Kepuasan WP terhadap pelayanan DJP menunjukkan skor 3,79 dari skala 4, Hasil Survei Penilaian Inisiatif Anti Korupsi KPK tahun 2010 menunjukkan DJP meraih skor 9.73 dari skala 10 untuk Kode Etik dan skor 9,82 untuk Promosi Anti Korupsi. Hasil survei integritas yang dilakukan KPK dalam standar integritas menunjukkan DJP memperoleh nilai 7,65 dari skala 10. Namun, kita juga tidak menutup mata dan tinggal diam dengan berbagai catatan kasus,” ujarnya.

Selain itu mantan Dirut Bank Mandiri ini mengungkapkan bahwa dalam rentang waktu 2007-2011, Kemenkeu menerima 93 laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan 125 pejabat dan pegawai Kemenkeu yang diduga melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Ia memastikan bahwa ke-125 orang tersebut telah diproses dan tujuh di antaranya telah direkomendasikan untuk diberhentikan. “Dari laporan tersebut, sebanyak 37 laporan telah dilakukan audit investigasi,” katanya.

Agus menjelaskan dari 37 laporan tersebut, sebanyak dua laporan tidak dapat diinvestigasi sebagai rekening pegawai Kemenkeu. Terhadap sembilan laporan sudah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan, namun belum ditemukan petunjuk penyimpangan. Sebanyak 21 laporan yang melibatkan 25 pejabat atau pegawai akan dilakukan investigasi. Kemudian terhadap tiga laporan yang melibatkan sembilan pegawai telah dilimpahkan ke KPK. Lalu sisanya, dua laporan tidak teridentifikasi sebagai pelanggaran oleh pegawai Kemenkeu .

Ia menambahkan bahwa berbagai kasus tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan proses reformasi birokrasi yang dilakukan Kemenkeu sejak 2007. Namun, proses reformasi birokrasi harus terus berjaian serta dilakukan perbaikan secara konsisten. Tujuannya agar berbagai kasus tersebut makin berkurang dimasa mendatang. “Reformasi bukan pencapaian di satu titik dalam kurun waktu tertentu, melainkan proses perbaikan yang harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Untuk itu. Kemenkeu akan terus melakukan penyempurnaan terhadap tubuh DJP, terutama untuk mendorong dan mengamankan penerimaan negara melalui sektor pajak,” janji Agus.

Sumber : Pajak.go.id

SPN atau Sensus Pajak Nasional

Admin — Tue, 18 Oct 2011 14:08:21 +0000

SPN atau Sensus Pajak Nasional adalah salah satu kegiatan dibidang perpajakan yang telah di launching dengan maksud untuk menyempurnakan data perpajakan yang lebih baik. Karena mungkin selama ini masih banyak wajib pajak yang tidak memberikan data-data yang akurat mengenai perpajakannya. Maka dengan adanya sensus ini diharapkan akan terdata dengan baik hal-hal tersebut.

Sebagai wajib pajak kita diharapkan untuk ikut berpartisipasi aktif untuk memberikan keterangan yang benar. Jikapun sebelumnya ada kewajiban perpajakan yang belum kita penuhi, ada baiknya dapat diselesaikan dengan baik. SPN atau Sensus Pajak Nasional ini bukan ancaman untuk wajib pajak yang nakal, tetapi koreksi untuk bisa menyelesaikan kewajibannya sesuai aturan.

Kesadaran untuk membayar pajak adalah hal mutlak bagi warga negara. Karena dengan uang pajak itulah kita bisa menikmati pembangunan ini serta merasakan kesejahteraan hidup. Maka dengan ini kami mengajak anda para wajib pajak ayo mari kita sukseskan sensus pajak nasional ini semoga negara ini tambah maju dan makmur.

Sekian semoga tulisan ini bermanfaat.

Membuat SPT Masa PPN Form 1111 & Form 1111 DM dengan File Pdf

Admin — Fri, 15 Apr 2011 14:41:32 +0000

Untuk membuat SPT Masa PPN yang menggunakan Form 1111 dan Form 1111 DM ternyata banyak caranya, selain cara instalasi yang telah dibahas sebelumnya. SPT Masa PPN form 1111 dan form 1111 DM bisa juga dibuat dengan menggunakan file Pdf yang dapat langsung diisi secara elektronik. Hal ini dipertegas dengan SE-20/PJ/2011 yaitu tentang pengisian formulir SPT Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk file PDF.

Jika anda ingin lebih simple dalam hal pelaporan SPT Masa PPN form 1111 dan form 1111 DM, maka pengisian SPT Masa PPN form 1111 dan form 1111 DM ini mungkin bisa menjadi pilihan, karena formnya sudah ada dan anda tinggal mengisinya saja kedalam file Pdf tersebut. Dan caranya tidak serumit dengan program instalasi.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN form 1111 dan form 1111 DM ini, ada baiknya hasil inputan anda dalam bulan yang bersangkutan harus dicetak kedalam kertas folio untuk dicetak sebagai arsip, karena dalam hal penyimpanan file atau save as masih saya ragukan. Jadi jika menggunakan pelaporan SPT Masa dengan file Pdf, sebaiknya punya arsip tersendiri.

Nah, untuk pilihan tergantung pada pribadi masing-masing penggunanya, apakah mau membuat SPT Masa PPN form 1111 dan form 1111 DM dengan program instalasi atau cukup dengan menggunakan file Pdf saja. Sebenarnya semuanya sama saja hanya caranya yang berbeda.

Untuk mendapatkan file Pdf yang dimaksud anda bisa mendownloadnya di formulir pajak. Ada baiknya jika anda mendownload beserta petunjuk pengisiannya.

Sekian, semoga tulisan ini bermanfaat.

Cara Instalasi SPT Masa PPN Form 1111 dengan Multi User

Admin — Mon, 31 Jan 2011 16:06:30 +0000

Tulisan ini hanya bermaksud untuk memberikan cara menginstal Spt Masa Ppn Form 1111 dengan banyak user atau boleh dibilang banyak perusahaan contoh : PT.A, PT.B, PT.C dst. Karena bagi anda pengguna Spt Masa PPn Form 1111 pasti tidak mungkin menggunakan banyak komputer hanya untuk memasukkan beberapa perusahaan. Cukup satu komputer saja untuk beberapa perusahaan dalam penginstalan Spt Masa PPn Form 1111 itu.

Dalam Spt Masa PPn Form 1107 terdahulu caranya instalnya juga sebenarnya sama, hanya saja Form 1107 sedikit lebih rumit daripada Spt Masa PPn Form 1111 yang baru ini. Mungkin banyak yang sudah tahu, mungkin juga tidak, tapi seandainya sudah pada ngerti semua, ya..tidak apa-apa juga, anggap saja ini hanya sekedar sharing untuk anda.

Ok, sekarang kita mulai saja caranya :

1. Anda download Spt Masa PPn Form 1111 itu disini.

2. Jika anda telah mempunyai Mentahan Instalasi Spt Masa PPn Form 1111 itu, maka anda bisa langsung instal ke komputer anda sesuai dengan cara instalasinya (nanti dalam tahap pilihan justme atau everyone, anda pilih saja everyone).

3. Setelah proses instalnya selesai, coba anda buka program file pada directory/drive c:

4. Cari file DJP, klik eSPT PPN 1111.

5. Pilih db, disini terdapat 2 file yaitu Data dan Data_2007.accdb,

6. Pilih Data,

7. Masih dalam folder db, Copy Paste file Data ini dalam beberapa file sesuai banyaknya perusahaan anda, dan rubah file-file tersebut sesuai dengan nama perusahaan yang anda inginkan, saya contohkan 3 saja yaitu PT.A, PT.B, dan PT.C.

8. Buka icon Form PPn 1111 pada halaman komputer anda.

9. Coba masuk dan pilih perusahaan yang anda inginkan misalnya PT.A dengan username : ADMINISTRATOR dan password : 123

10. Isi profil perusahaan PT.A tadi hingga selesai, dan jika telah selesai, Keluar.

11. Kemudian pilih Tools, Username, dan klik Ganti Password.

12. Kenapa harus Ganti Password? Ganti Password bermaksud untuk membedakan perusahaan PT.A, PT.B dan PT.C. Karena jika password yang anda buat sama maka yang akan terpanggil adalah password pertama yang telah anda buat terdahulu.

13. Setelah password-password tadi anda ganti, maka anda sudah bisa menggunakan Spt Masa PPn Form 1111 itu, untuk masing-masing perusahaan yang anda buat tadi. Tetapi untuk usernamenya anda tetap masih menggunakan ADMINISTRATOR.

14. Selesai, Tetapi jika ada lagi perusahaan baru. Anda bisa lakukan lagi proses diatas.

Sekian, Semoga tulisan ini bermanfaat.

SPT Masa PPN Form 1111 DM

Admin — Fri, 19 Nov 2010 16:00:40 +0000

Seperti yang pernah saya janjikan sebelumnya, sekarang saya akan bahas mengenai formulir Spt Masa PPN Form 1111 DM ini yang tertuang dalam peraturan dirjend pajak no. PER-45/PJ/2010, yaitu tentang Bentuk,isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT PPN bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

Mungkin banyak yang sudah mengetahui form 1111 DM ini atau juga mungkin banyak yang tidak tahu sama sekali tentang form 1111 DM ini. Memang sebentar lagi form 1111 DM akan berlaku lebih kurang sekitar 2 bulanan saja, terhitung mulai 1 Januari 2011. Secara laporan tentunya kita harus siap, dalam artian harus mempelajari secara seksama form 1111 DM ini.

1. Siapa yang berhak menggunakan Form 1111 DM?

Form 1111 DM adalah formulir yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan berdasarkan peredaran usaha atau kegiatan usaha sebagaimana tertuang dalam pasal 9 ayat 7 dan 7a Undang-undang tahun 1984 dan perubahannya.

PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan antara lain adalah :

1. PKP yang peredaran usahanya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp.1,8 milyar.

2. PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu.

Jenis usaha tertentu tersebut antara lain :

1. Kegiatan usaha penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran, besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 90% dari pajak keluaran. artinya PPN yang harus disetorkan dalam satu masa pajak adalah sebesar 1% dari omzet.

2. Kegiatan usaha penyerahan emas perhiasan secara eceran, besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 80% dari pajak keluaran. artinya PPN yang harus disetorkan dalam satu masa pajak adalah sebesar 2% dari omzet.

2. Berapa besarnya Pajak Masukan dan PPN yang harus disetorkan apabila PKP menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan?

1. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 70% dari pajak keluaran. artinya PPN yang harus disetor dalam suatu masa pajak adalah 3% dari omzet.

2. Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 60% dari pajak keluaran. artinya PPN yang harus disetor dalam suatu masa pajak adalah 4% dari omzet.

Sekian, semoga tulisan ini bermanfaat untuk anda.

Formulir 1111 SPT Masa PPN Baru Tahun 2011

Admin — Sat, 16 Oct 2010 06:51:53 +0000

Untuk yang kesekian kalinya terjadi lagi perubahan dalam perpajakan di Indonesia, kali ini yang berubah adalah formulir Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tertuang dalam peraturan dirjend pajak yaitu : PER-44/PJ/2010, yang mengatur tentang bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Formulir baru ini berbentuk Formulir 1111 seperti contoh dibawah ini :

Formulir 1111 ini diperkuat juga dengan Surat Edaran dari Dirjend Pajak yaitu SE-98/PJ/2010, yaitu tentang penyampaian peraturan dirjend pajak nomor PER-44/PJ/2010 dst.

Di dalam Surat Edaran ini mengatur tata cara pelaksanaannya antara lain :

1. SPT Masa PPN 1111 akan menggantikan SPT Masa PPN 1107 dan SPT Masa PPN 1108.

2. Mulai Masa Pajak Januari 2011 hanya ada 3 (tiga) jenis SPT Masa PPN yaitu :

a. SPT Masa PPN 1111, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal).

b. SPT Masa PPN 1111 DM, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan, (akan dibahas berikutnya) ; dan

c. SPT Masa PPN 1107 PUT, yang digunakan oleh Pemungut PPN. (akan dibahas berikutnya).

Karena formulir ini relatif masih baru dan pastinya akan efektif berlaku mulai Januari 2011, maka akan lebih baik informasi ini anda ketahui terlebih dahulu. Tetapi seperti biasanya jika ada hal baru, pastinya kita juga akan mendapatkan sosialisasi dari KPP setempat.

Secara form 1111 ini masih terbuat dalam bentuk file pdf (manual) sama halnya dengan form 1108 yang sudah ada (akan dihapus) yang terbuat dalam bentuk file pdf juga. Maka jika form 1111 ini nantinya mulai berjalan (tetap berbentuk pdf), berdasarkan pengalaman kami mengunakan form 1108, pasti nantinya akan banyak terjadi kesalahan-salahan, kenapa? ya karena cara penggunaan/penginputan form 1108 ini hanya bisa dilakukan secara manual, dan juga cara penyimpanan filenya yang sedikit agak rumit tidak hanya sekedar save as saja.

Lain halnya seperti form 1107 yang sudah berbentuk program instalasi, tentu akan lebih mudah dan lebih akurat dalam menjalankannya. Yah, mudah-mudahan kita berharap form 1111 ini akan lebih baik dari sebelumnya, tidak dalam bentuk pdf tapi berbentuk program instalasi.

Dan setelah lama ditunggu, akhirnya saya mendapatkan program instalasi untuk formulir 1111 ini dari KPPP. Anda tidak usah repot-repot lagi mencari program instalasi ini, anda tinggal download saja di program, atau jika anda ingin yang dalam bentuk format Excel saja, anda bisa mendownloadnya di formulir pajak.

Untuk cara instalasi formulir 1111 ini bisa anda baca disini

Sekian, semoga tulisan ini bermanfaat untuk anda.

Formulir Baru SPT Tahunan untuk Tahun 2010 bagi WPOP dan WP Badan

Admin — Sun, 26 Sep 2010 05:03:29 +0000

Untuk penyampaian SPT Tahunan tahun 2010 ini kita akan menggunakan form baru, baik untuk WP Orang Pribadi maupun WP Badan. Form baru ini tertuang dalam peraturan terbaru Dirjend Pajak yaitu PER-34/PJ/2010, tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya.

Dalam peraturan ini bentuk formulir yang dibuat atau yang terlampir dalam peraturan tersebut, sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan dari tahun sebelumnya, hanya ada sebagian yang berubah. Jika anda hanya mempunyai formulir yang lama saja, maka formulir tersebut masih bisa anda gunakan untuk penyampaian SPT Tahunan nanti.

Untuk mempermudah anda dalam memperoleh formulir dimaksud, saya telah buatkan formulir tersebut dalam bentuk format Excel, agar anda yang memerlukan tidak kesulitan dalam membuat SPT Tahunan anda nantinya.

Formulir-formulir tersebut antara lain :

1. Formulir 1770. adalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto, mempunyai penghasilan satu atau lebih pemberi kerja. Download.

2. Formulir 1770 S. adalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, yang mempunyai penghasilan satu atau lebih pemberi kerja. Ini juga berlaku untuk anda yang seorang karyawan yang mempunyai penghasilan diatas Rp.60 juta. setahun. Download.

3. Formulir 1770 SS. adalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp.60 juta. setahun. Dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi. Download.

4. Formulir 1771. adalah SPT Tahunan PPh Badan. formulir ini dalam mata uang rupiah. Download.

Untuk mendapatkan formulir lainnya anda bisa mendownload di formulir pajak.

Sekian, semoga tulisan ini bermanfaat untuk anda.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Dalam Transaksi

Admin — Thu, 16 Sep 2010 08:30:15 +0000

Beberapa waktu lalu telah keluar peraturan terbaru dari Ditjend Pajak tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu PER-43/PJ/2010.

Adanya peraturan ini seolah ingin mempertegas batasan yang wajar dalam bertransaksi terutama antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pengertian hubungan istimewa dalam istilah perpajakan adalah apabila :

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain atau dua atau lebih.

2. Wajib Pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.

3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Dimaksud dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding.

Kemudian yang dimaksud dengan harga wajar atau laba wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Beberapa hal penting dalam peraturan ini, antara lain yaitu :

1. transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dapat mengakibatkan pelaporan jumlah penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha meliputi :

a. Penjualan, pengalihan, pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak berwujud.

b. Sewa, royalti, atau imbalan lain yang timbul akibat penyediaan atau pemanfaatan harta berwujud maupun harta tidak berwujud.

c. Penghasilan atau pengeluaran sehubungan dengan penyerahan atau pemanfaatan jasa.

d. Alokasi biaya.

e. Penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan, dan penghasilan atau pengeluaran yang timbul akibat penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan dimaksud.

2. Penerapan metode penentuan harga transfer antara lain :

a. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP).

b. Metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya plus (cost plus method/CPM)

c. Metode pembagian laba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM).

3. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak.

a. Berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

b. Penghitungan kembali dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan harga wajar atau laba wajar yang diterapkan oleh wajib pajak.

c. Dalam hal wajib pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung. Maka Dirjend Pajak berwenang menetapkan harga wajar atau laba wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan harga wajar atau laba wajar yang dinilai tepat oleh Dirjend Pajak sesuai kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP.

d. Dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang terindikasi sebagai tindak pidana di bidang perpajakan, Dirjend Pajak berwenang melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang KUP.

4. Hak-hak wajib pajak.

a. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) kepada Dirjend Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai upaya menghindari permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Jika anda ingin mendapatkan peraturan ini, anda bisa mendownload disini

Sekian, semoga tulisan ini bermanfaat untuk Anda.