Peraturan PPh Archive

PTKP 2016 Berlaku Surut Mulai Januari 2016

Baru saja tahun 2015 yang lalu pemerintah telah melakukan Penyesuaian PTKP, dan sekarang pada tahun 2016 ini pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan perubahan atau penyesuaian PTKP yang sama, yang berlaku surut terhitung 01 Januari 2016, penyesuaian PTKP tersebut tertuang dalam PMK No.101/PMK.010/2016. Penyesuaian besaran PTKP ini menurut pemerintah antara lain dilakukan untuk melindungi dan/atau meningkatkan daya

Peraturan Terbaru Per-57/PJ/2009 Terkait Perubahan Per-31/PJ/2009 Tentang PPh Pasal 21

Saya juga bingung bikin judul diatas, karena maksudnya adalah Terbitnya Peraturan terbaru Per-57/PJ/2009 masih terkait dengan Peraturan Dirjend Pajak Per-31/PJ/2009 yang sudah berlaku beberapa waktu yang lalu dan terlewatkan oleh saya untuk dibahas. Peraturan Dirjend Pajak Nomor Per-57/PJ/2009 yaitu Tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjend Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan

Peraturan-Perpajakan Terkait PPh Pasal 21

1. Peraturan Terbaru Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-66/PJ/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2009 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya Download 2. Peraturan Terbaru Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-57/PJ/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara

Peraturan-Perpajakan Terkait PPh Pasal 25 / Daerah Tertentu Tahun 2009

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-51/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas Dilokasi Kerja Download 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2009 Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau

PMK No.43/PMK.03/2009 Tentang PPh.21 Ditanggung Pemerintah Kategori Usaha Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor .43/PMK.03/2009 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu : Pasal 1 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah ditetapkan paling banyak sebesar pagu anggaran Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan

PMK No.250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250/PMK.03/2008 TENTANG BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang