Peraturan PPh
Peraturan Terbaru Per-57/PJ/2009 Terkait Perubahan Per-31/PJ/2009 Tentang PPh Pasal 21
Saya juga bingung bikin judul diatas, karena maksudnya adalah Terbitnya Peraturan terbaru Per-57/PJ/2009 masih terkait dengan Peraturan Dirjend Pajak Per-31/PJ/2009 yang sudah berlaku beberapa waktu yang lalu dan terlewatkan oleh saya untuk dibahas. Peraturan Dirjend Pajak Nomor Per-57/PJ/2009 yaitu Tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjend Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan [...]
Peraturan-Perpajakan Terkait PPh Pasal 21
1. Peraturan Terbaru Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-66/PJ/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2009 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya Download 2. Peraturan Terbaru Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-57/PJ/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara [...]
Peraturan-Perpajakan Terkait PPh Pasal 25 / Daerah Tertentu Tahun 2009
1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-51/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas Dilokasi Kerja Download 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.03/2009 Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau [...]
PMK No.43/PMK.03/2009 Tentang PPh.21 Ditanggung Pemerintah Kategori Usaha Tertentu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor .43/PMK.03/2009 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu : Pasal 1 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah ditetapkan paling banyak sebesar pagu anggaran Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan [...]
PMK No.250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250/PMK.03/2008 TENTANG BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang [...]
