Author Archive
Pengusaha Kecil Kena Pajak 0,75 Persen
Inilah kebijakan baru Ditjend Pajak. Setiap pengusaha kecil akan dikenai pajak 0,75% dari pendapatan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha yang dimilikinya. Direktorat Jenderal Pajak memberikan istilah bagi pengusaha kecil ini dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT). Kasubdit peraturan pemotongan dan pemungutan Pph dan Pph orang pribadi, Dasto Ledyanto, mengungkapkan bahwa [...]
PPh Atas Bunga Simpanan Koperasi
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini Koperasi adalah salah satu badan usaha yang cukup berkembang dan berdiri cukup kuat, meski dalam lingkup yang kecil. Berkembangnya Koperasi tidak terlepas dari peran para anggotanya yang selalu mendukung kemajuan koperasi itu sendiri. Para Anggota Koperasi adalah Asset yang harus selalu dijaga oleh sebuah Koperasi, karena dengan [...]
WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Satu lagi yang menarik untuk dibahas terkait Peraturan terbaru Dirjend Pajak PER-32/PJ/2010, yaitu tentang pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Pengertian dari Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1(satu)atau lebih tempat usaha. Pedagang Pengecer [...]
Penetapan Tgl Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Dalam kaitan dengan pembayaran dan pelaporan perpajakan, batas waktu atau istilahnya tanggal jatuh tempo memang sangat diperlukan sekali. Hal ini menjadi sangat penting karena dalam mengolah data perpajakan terkadang kita memerlukan waktu yang cukup lama, baik itu untuk menghitung, memproses, hingga membuatkan Surat Setoran Pajaknya. Dengan adanya date line tersebut, kita bisa memperkirakan kapan pekerjaan [...]
PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri
Kegiatan membangun sendiri dalam pengertian secara harfiah adalah membangun sebuah bangunan yang fungsinya dapat digunakan sebagai tempat tinggal ataupun untuk kegiatan usaha dengan luas bangunan tidak kurang dari jumlah tertentu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.03/2010 tentang batasan dan tata cara pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Ditegaskan bahwa kegiatan membangun sendiri, konstruksi utamanya [...]
Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP dgn Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu.
Sesuai judul tulisan diatas, ini saya adopsi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu. Ini cukup menarik untuk dibahas karena kita sebagai wajib pajak, apalagi jika kita baru saja dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baru, tentunya sangat terbantu [...]
Faktur Pajak Baru Berlaku 1 April 2010
Selama mengeluti perpajakan, saya telah mengalami beberapa kali perubahan mengenai bentuk faktur pajak. Sebelum terbitnya peraturan terbaru mengenai Faktur Pajak ini, kita telah menggunakan Faktur Pajak Standar untuk setiap kali terjadi Penjualan. Dengan telah dikeluarkannya peraturan terbaru mengenai Faktur Pajak yaitu peraturan dirtjend pajak PER-13/PJ/2010. tentang bentuk, ukuran, prosedur dst, (Jika ingin lihat Anda bisa [...]
Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak
Setelah cukup lama saya tidak menulis di blog ini, karena kesibukan rutinitas dan juga membuat spt tahunan, sekarang sedikit ada waktu saya untuk menulis lagi di blog ini. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan peraturan terbaru terkait PPN yaitu PER-10/PJ/2010 yaitu tentang Dokumen Tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Seperti kita ketahui dalam hal restitusi [...]
Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Yang Bukan Pegawai
Pada tulisan-tulisan sebelumnya kita telah banyak membahas cara perhitungan PPh Pasal 21 untuk seorang pegawai. Nah, untuk kali ini saya ingin mencoba memberikan ilustrasi perhitungan PPh Pasal 21 untuk seorang yang menerima penghasilan bukan pegawai. Pengertian penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi yang memperoleh penghasilan dengan bekerja pada suatu instansi, lembaga, ataupun perusahaan yang [...]
