PTKP 2016 Berlaku Surut Mulai Januari 2016

Baru saja tahun 2015 yang lalu pemerintah telah melakukan Penyesuaian PTKP, dan sekarang pada tahun 2016 ini pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan perubahan atau penyesuaian PTKP yang sama, yang berlaku surut terhitung 01 Januari 2016, penyesuaian PTKP tersebut tertuang dalam PMK No.101/PMK.010/2016.

Penyesuaian besaran PTKP ini menurut pemerintah antara lain dilakukan untuk melindungi dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu juga salah satu stimulus pajak yang akan mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun besarannya Penyesuaian PTKP 2016 sebagai berikut :
1. Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp.54.000.000,-
2. Tambahan Wajib Pajak yang kawin sebesar Rp.4.500.000,-
3. Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp.54.000.000,-
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, seperti: ayah, ibu, dan anak Rp.4.500.000,-
5. Tambahan untuk setiap anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, seperti: mertua dan anak tiri serta anak angkat sebesar Rp.4.500.000,-

Didalam UU Pajak Penghasilan; Keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis, sehingga baik penghasilan maupun kerugian dari seluruh keluarga digabungkan ke dalam kepala keluarga sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu jika seorang karyawati yang telah kawin, maka ia wajib menggunakan NPWP suami dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya

Ketentuan PTKP bagi karyawati kawin yang menggunakan NPWP suami dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut:

1. PTKP yang diberikan oleh pemberi kerja dalam penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebesar untuk dirinya sendiri saja, sehingga statusnya dianggap TK/0.
2. Dalam hal karyawati kawin tersebut dapat membuktikan dengan surat keterangan tertulis minimal dari kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima penghasilan, maka besarnya PTKP yang dapat diberikan yaitu sebesar PTKP untuk dirinya sendiri + PTKP status kawin + PTKP untuk tambahan keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 (tiga) orang.

Meskipun suami dan istri dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis, dalam hal-hal tertentu penghasilan suami dan isteri dikenai pajak secara terpisah, yakni dalam hal:

1. Hidup Berpisah yaitu jika suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
2. Pisah Harta yaitu jika suami-isteri melakukan perjanjian secara tertulis pemisahan harta dan penghasilan.
3. Memilih Terpisah yaitu jika isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Apabila suami isteri memiliki keadaan Pisah Harta atau Memilih Terpisah, maka dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan penghasilan neto istri, serta besarnya PPh terutang yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka (dihitung secara proporsional).

Dalam hal suami isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, Wajib Pajak tersebut diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin, sehingga status PTKP-nya adalah TK/tanggungan.

Berikut rincian besaran PTKP 2016 untuk suami istri :
1. Suami isteri memilih Pisah Harta atau Memilih Terpisah
K/I/0 Rp 112.500.000,- (Rp.58.500.000,- + Rp.54.000.000,-)
K/I/1 Rp 117.000.000,- (Rp.63.000.000,- + Rp.54.000.000,-)
K/I/2 Rp 121.500.000,- (Rp.67.500.000,- + Rp.54.000.000,-)
K/I/3 Rp 126.000.000,- (Rp.72.000.000,- + Rp.54.000.000,-)

2. Suami isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim dengan melihat hak asuh tanggungan ada dipihak suami/istri.
TK/0 Rp 54.000.000,00
TK/1 Rp 58.500.000,00
TK/2 Rp 63.000.000,00
TK/3 Rp 67.500.000,00

Download disini PMK No.101/PMK.010/2016 (Penyesuaian PTKP 2016)

Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *