SPT Masa PPN Form 1111 DM

Seperti yang pernah saya janjikan sebelumnya, sekarang saya akan bahas mengenai formulir Spt Masa PPN Form 1111 DM ini yang tertuang dalam peraturan dirjend pajak no. PER-45/PJ/2010, yaitu tentang Bentuk,isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT PPN bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan.

Mungkin banyak yang sudah mengetahui form 1111 DM ini atau juga mungkin banyak yang tidak tahu sama sekali tentang form 1111 DM ini. Memang sebentar lagi form 1111 DM akan berlaku lebih kurang sekitar 2 bulanan saja, terhitung mulai 1 Januari 2011.  Secara laporan tentunya kita harus siap, dalam artian harus mempelajari secara seksama form 1111 DM ini.

1. Siapa yang berhak menggunakan Form 1111 DM?

Form 1111 DM adalah formulir yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan berdasarkan peredaran usaha atau kegiatan usaha sebagaimana tertuang dalam pasal 9 ayat 7 dan 7a Undang-undang tahun 1984 dan perubahannya.

PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan antara lain adalah :

1. PKP yang peredaran usahanya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp.1,8 milyar.

2. PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu.

Jenis usaha tertentu tersebut antara lain :

1. Kegiatan usaha penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran, besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 90% dari pajak keluaran. artinya PPN yang harus disetorkan dalam satu masa pajak adalah sebesar 1% dari omzet.

2. Kegiatan usaha penyerahan emas perhiasan secara eceran, besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar 80% dari pajak keluaran. artinya PPN yang harus disetorkan dalam satu masa pajak adalah sebesar 2% dari omzet.

2. Berapa besarnya Pajak Masukan dan PPN yang harus disetorkan apabila PKP menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan?

1. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 70% dari pajak keluaran. artinya PPN yang harus disetor dalam suatu masa pajak adalah 3% dari omzet.

2. Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 60% dari pajak keluaran. artinya PPN yang harus disetor dalam suatu masa pajak adalah 4% dari omzet.

Sekian, semoga tulisan ini bermanfaat untuk anda.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *