Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Dalam Transaksi

Beberapa waktu lalu telah keluar peraturan terbaru dari Ditjend Pajak tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu PER-43/PJ/2010.

Adanya peraturan ini seolah ingin mempertegas batasan yang wajar dalam bertransaksi terutama antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pengertian hubungan istimewa dalam istilah perpajakan adalah apabila :

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain atau dua atau lebih.

2. Wajib Pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.

3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Dimaksud dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding.

Kemudian yang dimaksud dengan harga wajar atau laba wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Beberapa hal penting dalam peraturan ini, antara lain yaitu :

1. transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dapat mengakibatkan pelaporan jumlah penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha meliputi :

a. Penjualan, pengalihan, pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak berwujud.

b. Sewa, royalti, atau imbalan lain yang timbul akibat penyediaan atau pemanfaatan harta berwujud maupun harta tidak berwujud.

c. Penghasilan atau pengeluaran sehubungan dengan penyerahan atau pemanfaatan jasa.

d. Alokasi biaya.

e. Penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan, dan penghasilan atau pengeluaran yang timbul akibat penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan dimaksud.

2. Penerapan metode penentuan harga transfer antara lain :

a. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP).

b. Metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya plus (cost plus method/CPM)

c. Metode pembagian laba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM).

3. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak.

a. Berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

b. Penghitungan kembali dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan harga wajar atau laba wajar yang diterapkan oleh wajib pajak.

c. Dalam hal wajib pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung. Maka Dirjend Pajak berwenang menetapkan harga wajar atau laba wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan harga wajar atau laba wajar yang dinilai tepat oleh Dirjend Pajak sesuai kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP.

d. Dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang terindikasi sebagai tindak pidana di bidang perpajakan, Dirjend Pajak berwenang melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang KUP.

4. Hak-hak wajib pajak.

a. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) kepada Dirjend Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai upaya menghindari permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Jika anda ingin mendapatkan peraturan ini, anda bisa mendownload disini

Sekian, semoga tulisan ini bermanfaat untuk Anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *