Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP dgn Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu.

Sesuai judul tulisan diatas, ini saya adopsi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 tentang pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu.

Ini cukup menarik untuk dibahas karena kita sebagai wajib pajak, apalagi jika kita baru saja dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baru, tentunya sangat terbantu dengan adanya peraturan menteri ini.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak baru, salah satu syarat jika anda ingin menggunakan  pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah bahwa selama 2 tahun berturut-turut peredaran usaha yang anda jalankan tidak melebihi Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk setiap 1 tahun buku.

Sedangkan jika peredaran usaha anda telah melebihi Rp.1.800.000.000,- maka anda sebagai PKP akan tetap mengunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.

Tetapi untuk anda Pengusaha Kena Pajak yang bermaksud menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yang dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, adalah sebesar :

1.  60% (enam puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak; atau

2. 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak.

Yang dimaksud dengan Pajak Keluaran adalah cara pengalian tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak, dan Dasar Pengenaan Pajak adalah sama dengan Jumlah Peredaran Usaha.

PPN yang wajib disetor pada setiap Masa Pajak dihitung dengan cara Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sehingga :

1. Bagi PKP yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak, adalah sama dengan 4% dari DPP.

2. Bagi PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, adalah sama dengan 3% dari DPP.

Silakan jika ingin mendowload peraturannya di sini

Semoga tulisan ini bermanfaat untuk Anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *