Tarif PPh Pasal 21 atas Pesangon, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayar sekaligus

Terkait judul tulisan diatas, telah terbit peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Mungkin saja masih ada yang belum mengetahui bahwa nantinya jika Anda berhenti ataupun diberhentikan pada suatu pekerjaan dari tempat Anda bekerja sekarang dan Anda mendapatkan pesangon dari pemberi kerja tersebut, maka Anda akan dikenakan tarif PPh Pasal 21 atas pesangon tersebut sebesar 5%, hal ini jika Anda menerima pembayaran pesangon tersebut sebesar lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus.

Tetapi jika Anda menerima uang pesangon tersebut kurang dari atau sampai dengan Rp.50.000.000,- maka anda tidak dikenakan tarif PPh Pasal 21 atas pesangon tersebut, atau dengan istilah tarif 0%

Rincian mengenai tarif PPh 21 atas penghasilan berupa pesangon, seperti terdapat pada pasal 4 yaitu :
a. s/d Rp.50.000.000,- tarif 0%
b. diatas Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- tarif 5%
c. diatas Rp.100.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-tarif 15%
d. diatas Rp.500.000.000,- tarif 25%

Untuk uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua maksimal seperti terdapat pada pasal 5, tarif yang dikenakan adalah sebesar 5%. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 ini telah berlaku pertanggal 16 Nopember 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009 ini sebenarnya hanya untuk memperjelas poin-poin yang tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Jika didalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 tidak terdapat penjelasan mengenai pesangon dsb, maka di dalam PP Nomor 68 tahun 2009 inilah diatur mengenai pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua.

Sebelum berlakunya PP No.68 Tahun 2009 ini, telah ada PP Nomor 149 Tahun 2000 yang juga tentang pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa pesangon, uang tebusan pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Maka sejak pertanggal 16 Nopember 2009 yang lalu, PP No.149 Tahun 2000 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sekian..Semoga tulisan ini bermanfaat untuk Anda, jika anda ingin mengetahui isi PP No.68 Tahun 2009 yang tersebut diatas, anda bisa download di Peraturan Pajak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *