Peraturan Terbaru Per-57/PJ/2009 Terkait Perubahan Per-31/PJ/2009 Tentang PPh Pasal 21

Saya juga bingung bikin judul diatas, karena maksudnya adalah Terbitnya Peraturan terbaru Per-57/PJ/2009 masih terkait dengan Peraturan Dirjend Pajak Per-31/PJ/2009 yang sudah berlaku beberapa waktu yang lalu dan terlewatkan oleh saya untuk dibahas.

Peraturan Dirjend Pajak Nomor Per-57/PJ/2009 yaitu Tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjend Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Dan/Atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi.

Memang cukup membingungkan juga sih kadang-kadang peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjend Pajak, tapi sebagai wajib pajak mau ga mau kita harus bisa mengerti atas apa yang telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Dirjend Pajak.

Pada intinya dikeluarkannya Per-57/PJ/2009 adalah penambahan atau perubahan pasal-pasal pada Per-31/PJ/2009, misalnya perubahan-perubahan itu terdapat pada pasal 9, pasal 10, dan pasal 16. Pasal-pasal ini hanya terkait Penghasilan Orang Pribadi yang Bukan Pegawai, baik itu penghasilan yang sifatnya berkesinambungan atau tidak berkesinambungan, dilampiri dengan contoh perhitungannya. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan Per-57/PJ/2009, bisa mendownloadnya di PPH pada Peraturan Perpajakan Terkait PPh Pasal 21

Sedangkan Peraturan Dirjend Pajak Per-31/PJ/2009 adalah Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Dan/Atau PPh Pasal 26 sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan ini sebenarnya sudah lama hanya saja ketika Per-57/PJ/2009 ini terbit, saya jadi punya keinginan untuk sedikit membahas tentang Per-31/PJ/2009 ini, karena setelah saya kilas balik ternyata Per-31/PJ/2009 tidak pernah dibahas sama sekali disitus ini. Sebelum kita membahasnya jika Anda belum mempunyai peraturan Per-31/PJ/2009 ini bisa mendownloadnya sama dengan diatas di Peraturan Perpajakan Terkait PPh Pasal 21

Ok, sekarang coba kita bahas. Secara pekerjaan bagi Anda yang bergelut di bagian Perpajakan pada perusahaan dimana tempat Anda bekerja sekarang, Peraturan Dirjend Per-31/PJ/2009 ini wajib Anda miliki, ketahui, dan kuasai, artinya Anda harus mengerti secara keseluruhan tentang peraturan ini. Setelah saya amati untuk membahas satu persatu Per-31/PJ/2009 rasanya tidak mungkin karena terlalu banyak untuk ditulis, tapi satu hal yang paling utama adalah cara perhitungan pajak orang pribadi pegawai Anda baik yang telah memiliki NPWP atau belum memiliki NPWP. Karena fokus utama Per-31/PJ/2009 ini adalah PPh Pasal 21 dan Pasal 26.

Jika Anda adalah sebagai pemula secara pekerjaan dibidang perpajakan, saya rasa Anda juga tidak akan merasa kesulitan untuk menerima tugas ini, mengapa demikian? karena dalam menghitung PPh 21 di Per-31/PJ/2009 sudah terdapat contoh-contoh cara menghitung PPh Pasal 21 orang pribadi, dan itu bisa menjadi dasar bagi Anda dalam membuat perhitungan PPh Pasal 21 untuk tahun 2009 ini. Selain itu jika Anda ingin lebih mudah lagi mengkaitkan cara menghitung PPh Pasal 21 Orang Pribadi, Anda juga bisa menggunakan Formula PPh 21 yang sudah saya buatkan dan telah cukup lama saya pergunakan dan hingga sekarang masih saya pergunakan. Karena Formula PPh 21 yang saya buat itu, telah berkaitan dengan pembuatan SPT Masa dan Tahunan PPh Pasal 21. Maka jika Anda berminat Anda tinggal mendownload saja di Formulir Pajak.

Mengenai Formula PPh 21 ini sebenarnya sudah pernah saya tulis disitus ini yaitu Bikin SPT PPh 21 Tidak Perlu Program Khusus Lo!!!. Anda bisa baca dulu tulisan itu dan Anda bisa kembali lagi kesini, maka saya yakin Anda bisa mencoba memasukan angka-angka pada contoh di peraturan Per-31/PJ/2009 itu pada Formula PPh 21, karena didalam Formula PPh 21 itu juga sudah ada saya buatkan contohnya untuk bisa dipraktekan lebih lanjut.

Nah, jika Anda mencoba merubah cara perhitungan PPh Pasal 21 Anda yang selama ini mungkin keliru, saya rasa masih ada waktu dua bulan ini secara maraton bisa Anda perbaiki, karena pada per 31 Desember 2009, PPh Pasal 21 secara keseluruhan jika terjadi Kurang Bayar sudah harus disetorkan ke Kas Negara.

Pada akhirnya saya juga merasa bahwa peraturan dibuat untuk diketahui dan disebarluaskan kepada yang belum mengetahui, nah jika Anda termasuk yang belum mengetahui saatnya saya sampaikan kepada Anda.

Sekian..Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *