Piutang Tidak Tertagih Bisa Dibebankan Jadi Biaya

Pemerintah menetapkan sejumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih setelah dilakukan berbagai .upaya, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penghitungan pajak penghasilan (PPh). Kepala Biro Humas Depkeu Harry Z Soeratin dalam keterangan tertulisnya, kemarin, menyebutkan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya. Piutang itu nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya penagihan maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak (WP). Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.03/2009.

“Piutang yang nyata-nyatatidak dapat ditagih adalah yang ditimbulkan di usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang, dan jasa lainnya dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak,” katanya.

Piutang dimaksud dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, sepanjang dibukukan sebagai penghasilan oleh debitor pada tahun yang bersangkutan.

Di samping itu, kata Harry, WP harus menyerahkan daftar piutang tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi yang menangani piutang. Atau bisa saja terdapat perjanjian tertulis yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.

Yang dikecualikan dari persyaratan terakhir adalah piutang kepada debitor kecil yangjumlah piutang melebihi RplOO juta. Piutang ini merupakan akumulasi, piutang pemberian kredit usaha keluarga prasejahtera (kukesra), kredit usaha tani (KUT), kredit pemilikan rumah sangat sederhana (KPRSS), kredit usaha kecil (KUK), kredit usaha rakyat (KUR), serta kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia untuk mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

Sementara, piutang yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan WP bukan termasuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Ahli Perpajakan Darrusalam mengatakan bahwa langkah yang dilakukan pemerintahsudah sesuai dengan UU PPh. “Jadi itu sudah seharusnya,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Piutang yang memang jelas-jelas tidak bisa dibayar tersebut Iebih cenderung merugikan pengusaha yang memberi piutang. Sehingga adalah wajar apabila dianggap sebagai beban usaha.

Dengan adanya PMK tersebut, memang akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Namun, keringanan untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih memang sudah seharusnya didapatkan pihak yang memberikan piutang.

Biaya promosi

Selain itu, Menteri Keuangan menerbitkan peraturan yang mengizinkan biaya promosi dan penjualan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk industri rokok dan farmasi. Biaya promosi dan atau penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan, serta dikeluarkan secarawajar, menurut adat kebiasaan perdagangan yang baik. Itu juga bisa berupa barang, jasa dan fasilitas dan diterima pihak lain.

“Biaya promosi tersebut, hanya dapat dibebankan satu kali oleh produsen, distributor utama atau importir tunggal,” ujar Harry. Untuk industri rokok yang mempunyai omzet sampai dengan Rp500 miliar, besarnya biaya promosi tidak melebihi 3% dan paling banyak RplO miliar.

Sedangkan industri rokok yang omzetnya di atas Rp500 miliar sampai dengan Rp5 triliun, biaya promosinya tidak melebihi 2% atau paling banyak Rp30 miliar. “Industri rokok dengan omzet di atas Rp5 triliun, besarnya biaya promosi tidak melebihi 1% atau paling banyak Rp 100 miliar,” ungkapnya.

Industri rokok dan farmasi wajib membuat daftar normatif atas pengeluaran biaya promosi dan atau biaya penjualan yang dikeluarkan kepada pihak lain.

Sumber : Media Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *