Reformasi Pajak Incar 23 Juta NPWP

Pemerintah menargetkan pertumbuhan tax ratio 0,5% per tahun dan penambahan jumlah pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari 14 juta menjadi 23 juta, seiring pelaksanaan reformasi perpajakan jilid II. Pemerintah juga berupaya meningkatkan jumlah wajib pajak (WP) orang kaya dari 200 menjadi 1.000 WP untuk setiap kantor pelayanan pajak (KPP). Dengan 330 KPP saat ini, Ditjen Pajak menargetkan total WP orang kaya di seluruh Indonesia menjadi 330 ribu orang.

Reformasi perpajakan II yang dicanangkan pemerintah mulai Juni 2009 hingga 2013 diharapkan juga bisa memperkecil tingkat kebocoran penerimaan pajak.

Demikian dikemukakan Direktur Penerimaan, Potensi, dan Kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Sumihar Petrus Tambunan kepada Investor Daily, di Jakarta, Rabu (24/6).

Petrus menjelaskan, kenaikan jumlah NPWP beranjak dari asumsi bahwa dari sekitar 46 juta keluarga di Indonesia, diperkirakan 50% di antaranya memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang ditetapkan Rp 15,8 juta/ tahun untuk setiap orang.

“Apalagi, kalau istrinya bekerja, dan ada anak serta tunjangan jabatan yang diperoleh, PTKP untuk keluarga itu bisa mencapai Rp 25 juta/tahun. Jadi, kalau kita bisa tingkatkan NPWP hingga 23 juta saja, sudah hebat,” ujarnya.

Melalui sistem elektronik, kata Petrus, Ditjen Pajak bisa melihat profil perpajakan dari suatu badan ataupun perusahaan terkait besaran gaji dan tunjangan yang diperoleh WP, serta besaran perpajakan yang dilaporkan kepada pemerintah.

“Kalau besar pajaknya tidak sesuai dengan yang seharusnya, kami akan memberitahukan WP itu untuk segera menyelesaikannya,” papar dia.

Intinya, kata Petrus, reformasi perpajakan jilid II akan memberikan informasi akurat kepada pemerintah tentang rekening pajak WP yang di dalamnya merinci tentang data historis perusahaan WP dan historis kewajiban pajaknya.

Tentang WP orang kaya, Ditjen Pajak menargetkan kenaikan dari 200 menjadi 1.000 WP untuk setiap kantor pelayanan pajak (KPP). Jumlah KPP saat ini 330 kantor, sehingga total WP orang kaya di seluruh Indonesia akan menjadi 330 ribu orang.

Tax Ratio

Sasaran lain dari reformasi pajak adalah kenaikan tax ratio atau rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB), yang diyakini bisa mencapai 0,5% per tahun. “Namun, kami masih akan mengevaluasi komponen-komponen tax ratioyang selama ini diterapkan pemerintah,” kata Petrus.

Selama reformasi perpajakan jilid I yang dimulai 2002, tax ratio Indonesia berkisar 13-14%.

Menurut Petrus, komponen tax ra-tfohingga kini baru mencakup sektor pajak dan bea cukai. Semestinya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pajak daerah, serta berbagai retribusi lainnya masuk dalam penghitungan tax ratio.

Meski demikian, kata Petrus, pemerintah akan berupaya mencapai target pertumbuhan teAr/aflbO,5%per tahun. Target tersebut sudah memperhatikan faktor-faktor seperti pengaruh perekonomian global, kebijakan subsidi dan insentif yang diberikanpemerintah, serta tingkat inflasi dan asumsi perekonomian lainnya.

Untuk mencapai pertumbuhan tax ratio 0,5% per tahun, kata Petrus, pertumbuhan penerimaan pemerintah harus di atas pertumbuhan inflasi dan produk domestik bruto (PDB).

Petrus melanjutkan, pelaksanaan reformasi perpajakan jilid II juga dipastikan secara bertahap akan memperkecil tingkat kebocoran penerimaan negara, meskipun sulit dihapus secara total.

“Sebab, masih banyak terjadi underground economy banyak tempat Di negara-negara maju pun sulit untuk menghapuskan tingkat kebocoran penerimaan negara,” tutur dia.

Selain itu, menurut Petrus, penga-wasan di lapangan juga akan diperketat, tidak hanya bagi WP tetapi juga petugas pajak. Setiap petugas telah dibebani target sesuai potensi penerimaan di wilayahnya. “Kalau itu tidak tercapai, petugas tersebut akan diperiksa,” papar Petrus.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Wal-iii.in Siahaan mendukung target pertumbuhan tax ratio minimal 0,5%, karena bisa membebaskan negeri ini dari pinjaman luar negeri. “Dengan pertumbuhan tax ratio paling sedikit 1% per tahun, pada 2016-2017 tax ratio Indonesia bisa menyentuh level 20%,” ucap dia.

Untuk tahun 2009 dan 2010, Wal-man memprediksi penerimaan pajak pemerintah masih terganggu oleh dampak lanjutan (second round effect) krisis global. “Jadi, kami harapkan pada 2011 pertumbuhan tax ratio sudah mulai stabil,” tutur dia.

Apalagi, kata Walman, langkah ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan Ditjen Pajak telah berjalan sukses meningkatkan penerimaan negara pada 2008 hingga melampaui target

Sementara itu, pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam menilai, konsep reformasi perpajakan jilid II sudah baik.

Program itu bertujuan untuk memetakan WP berdasarkan perilaku bisnis, didukung aparat yang kompeten, serta sistem informasi data yang dapat diandalkan. “Dengan demikian, pelayanan dan assesmentkepada WP menjadi lebih efektif,” kata Darussalam.

Sulit Dicapai

Sementaraitu, Direktur Indef Ikhsan Modjo mengatakan, target pertumbuhan taxranoO,5% sulit dicapai. Pasalnya, perekonomian global melambat

“Para pembayar pajak kelas kakapbanyak yang merugi atau menurun aset-asetnya. Justru sekarang ini kebocoran penerimaan pajak yang harus diperangi habis-habisan,” tutur Ikhsan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI Bambang Brodjonegoro menambahkan, target pertumbuhan tax ratio 0,5% per tahun tergolong berat Target tersebut harus disertai sanksi yang tegas bagi para pelanggar pajak.

Selain itu, kata Brodjonegoro, kantor pelayanan WP besar perlu lebih diefektifkan, di samping perbaikan administrasi pajak secara menyeluruh.

Sedangkan Direktur Perencanaan Makro Bappenas Bambang Prijambodo mengatakan, ada baiknya rasio penerimaan pajak nonmigas lebih dari 0,5% per tahun, misal 0,7-0,8%. Dengan demikian, kata dia, ada ruang yang Iebih besar untuk mengendalikan defisit sambil meningkatkan efektivitas belanja.

Sumber : Investor Daily Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *