Formulir PPh Ps.21 Th.2014 Dengan Format Excel

Seperti pada tulisan saya sebelumnya mengenai peraturan terbaru pph pasal 21 tahun 2014 yang tertuang dalam peraturan dirjen pajak PER-14/PJ/2013, dan telah berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2014 yang lalu. Seperti biasa setiap peraturan baru pasti banyak pertanyaan dan kendala yang dihadapi, pertanyaan pertama adalah tidak adanya sosialisasi peraturan ini kepada wajib pajak, sehingga banyak wp yang bingung cara mengisi eSPT tersebut. Mungkin tidak semua wajib pajak yang cukup…

PPh 21/26 Tahun 2014 Menggunakan Formulir Baru

Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Dirjen Pajak PER-14/PJ/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 18 April 2013 yang lalu sebentar lagi akan diberlakukan yaitu terhitung 1 Januari 2014. Agar tidak ketinggalan ketika kita ingin membuat SPT Masa untuk Tahun yang akan datang maka sebaiknya kita menyimak terlebih dahulu apa-apa saja yang terpenting dari peraturan yang telah dikeluarkan itu. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya yaitu :

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Berlaku Tarif 1 %

Sebagai Wajib Pajak yang bijak, adanya peraturan perpajakan yang baru, tentunya akan menambah wawasan kita tentang perpajakan secara menyeluruh. Hal ini menjadi sangat penting mengingat perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang begitu cepat. Sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2013

Setelah mengalami beberapa kali perubahan tentang besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas PPh Pasal 21,  maka untuk tahun 2013 yang akan datang (2 bulan lagi), Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.162/PMK.011/2012. Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor.162/PMK.011/2012 ini tentunya akan sangat membantu bagi wajib pajak secara keseluruhan, karena akan berdampak positif pada besarnya pengeluaran yang harus disisihkan.

Formulir Baru SPT Tahunan untuk Tahun 2010 bagi WPOP dan WP Badan

Untuk penyampaian SPT Tahunan tahun 2010 ini kita akan menggunakan form baru, baik untuk WP Orang Pribadi maupun WP Badan. Form baru ini tertuang dalam peraturan terbaru Dirjend Pajak yaitu PER-34/PJ/2010, tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya. Dalam peraturan ini bentuk formulir yang dibuat atau yang terlampir dalam peraturan tersebut, sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan dari tahun…

Formulir PPh Ps.21 Th.2014 Dengan Format Excel

Seperti pada tulisan saya sebelumnya mengenai peraturan terbaru pph pasal 21 tahun 2014 yang tertuang dalam peraturan dirjen pajak PER-14/PJ/2013, dan telah berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2014 yang lalu. Seperti biasa setiap peraturan baru pasti banyak pertanyaan dan kendala yang dihadapi, pertanyaan pertama adalah tidak adanya sosialisasi peraturan ini kepada wajib pajak, sehingga banyak wp yang bingung cara mengisi eSPT tersebut. Mungkin tidak semua wajib pajak yang cukup…

PPh 21/26 Tahun 2014 Menggunakan Formulir Baru

Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Dirjen Pajak PER-14/PJ/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 18 April 2013 yang lalu sebentar lagi akan diberlakukan yaitu terhitung 1 Januari 2014. Agar tidak ketinggalan ketika kita ingin membuat SPT Masa untuk Tahun yang akan datang maka sebaiknya kita menyimak terlebih dahulu apa-apa saja yang terpenting dari peraturan yang telah dikeluarkan itu. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya yaitu :

PMK No.151/PMK.011/2013 Tentang Cara Pembuatan Faktur Pajak

Perubahan terbaru lagi mengenai Faktur Pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri Keuangan ini akan di atur lagi dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nantinya, Tunggu saja. Tetapi pada intinya Peraturan Menteri Keuangan ini telah mengambarkan perubahan atas Faktur Pajak dimaksud.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Berlaku Tarif 1 %

Sebagai Wajib Pajak yang bijak, adanya peraturan perpajakan yang baru, tentunya akan menambah wawasan kita tentang perpajakan secara menyeluruh. Hal ini menjadi sangat penting mengingat perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang begitu cepat. Sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Toleransi Pengajuan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Baru 2013

Jika anda membaca tulisan saya ini pasti anda akan bertanya? Masa sih ada toleransi pengajuan kode dan nomor seri faktur pajak baru tahun 2013. Sebenarnya didalam perpajakan itu tidak ada istilah toleransi, yang ada adalah istilah perpanjangan, contoh : perpanjangan masa pengajuan kode dan nomor seri faktur pajak.

Faktur Pajak 2013 Dengan Sistem Penomoran Baru

Dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sebagaimana diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Faktur Pajak mempunyai peran yang sangat strategis. Berbagai upaya penyempurnaan sistem telah dilakukan oleh DJP. Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya segala bentuk penyalahgunaan Faktur Pajak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, peraturan tentang Faktur Pajak kembali mengalami perubahan. Diharapkan juga, Pelayanan dan kenyamanan kepada seluruh Pengusaha Kena Pajak akan meningkat. Kebijakan ini merupakan langkah…

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2013

Setelah mengalami beberapa kali perubahan tentang besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas PPh Pasal 21,  maka untuk tahun 2013 yang akan datang (2 bulan lagi), Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.162/PMK.011/2012. Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor.162/PMK.011/2012 ini tentunya akan sangat membantu bagi wajib pajak secara keseluruhan, karena akan berdampak positif pada besarnya pengeluaran yang harus disisihkan.

Bagaimana Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

Sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Dalam hal mengenai tata cara pembuatan faktur pajak, saya rasa saya tidak perlu mengungkapkannya lagi disini, karena saya yakin anda sudah mengetahuinya. Dan sebenarnya hal yang patut anda ketahui adalah bagaimana tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak tersebut.

Kewajiban Memberikan Data & Informasi Berkaitan dengan Perpajakan

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data dan informasi Yang Berkaitan dengan Perpajakan. Maka setiap wajib pajak baik lembaga pemerintah maupun swasta, perorangan maupun badan wajib memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) minimal sekali dalam setahun. Informasi yang terhimpun ini nantinya yang akan digunakan untuk dapat mendeteksi secara cepat dan akurat terhadap adanya kemungkinan ketidakpatuhan…