Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2013

Setelah mengalami beberapa kali perubahan tentang besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas PPh Pasal 21,  maka untuk tahun 2013 yang akan datang (2 bulan lagi), Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.162/PMK.011/2012. Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor.162/PMK.011/2012 ini tentunya akan sangat membantu bagi wajib pajak secara keseluruhan, karena akan berdampak positif pada besarnya pengeluaran yang harus disisihkan.

Formulir Baru SPT Tahunan untuk Tahun 2010 bagi WPOP dan WP Badan

Untuk penyampaian SPT Tahunan tahun 2010 ini kita akan menggunakan form baru, baik untuk WP Orang Pribadi maupun WP Badan. Form baru ini tertuang dalam peraturan terbaru Dirjend Pajak yaitu PER-34/PJ/2010, tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya. Dalam peraturan ini bentuk formulir yang dibuat atau yang terlampir dalam peraturan tersebut, sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan dari tahun…

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Dalam Transaksi

Beberapa waktu lalu telah keluar peraturan terbaru dari Ditjend Pajak tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu PER-43/PJ/2010. Adanya peraturan ini seolah ingin mempertegas batasan yang wajar dalam bertransaksi terutama antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

PPh Atas Bunga Simpanan Koperasi

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini Koperasi adalah salah satu badan usaha yang cukup berkembang dan berdiri cukup kuat,  meski dalam lingkup yang kecil. Berkembangnya Koperasi tidak terlepas dari peran para anggotanya yang selalu mendukung kemajuan koperasi itu sendiri. Para Anggota Koperasi adalah Asset yang harus selalu dijaga oleh sebuah Koperasi, karena dengan semakin banyaknya anggota yang mau bergabung, maka koperasi tersebut akan berpotensi semakin berkembang lebih cepat.

WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Satu lagi yang menarik untuk dibahas terkait Peraturan terbaru Dirjend Pajak PER-32/PJ/2010, yaitu tentang pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Pengertian dari Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1(satu)atau lebih tempat usaha. Pedagang Pengecer dimaksud adalah pedagang yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran, dan/atau melakukan penyerahan…

Toleransi Pengajuan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Baru 2013

Jika anda membaca tulisan saya ini pasti anda akan bertanya? Masa sih ada toleransi pengajuan kode dan nomor seri faktur pajak baru tahun 2013. Sebenarnya didalam perpajakan itu tidak ada istilah toleransi, yang ada adalah istilah perpanjangan, contoh : perpanjangan masa pengajuan kode dan nomor seri faktur pajak.

Faktur Pajak 2013 Dengan Sistem Penomoran Baru

Dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sebagaimana diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Faktur Pajak mempunyai peran yang sangat strategis. Berbagai upaya penyempurnaan sistem telah dilakukan oleh DJP. Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya segala bentuk penyalahgunaan Faktur Pajak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, peraturan tentang Faktur Pajak kembali mengalami perubahan. Diharapkan juga, Pelayanan dan kenyamanan kepada seluruh Pengusaha Kena Pajak akan meningkat. Kebijakan ini merupakan langkah…

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2013

Setelah mengalami beberapa kali perubahan tentang besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas PPh Pasal 21,  maka untuk tahun 2013 yang akan datang (2 bulan lagi), Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.162/PMK.011/2012. Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor.162/PMK.011/2012 ini tentunya akan sangat membantu bagi wajib pajak secara keseluruhan, karena akan berdampak positif pada besarnya pengeluaran yang harus disisihkan.

Bagaimana Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

Sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Dalam hal mengenai tata cara pembuatan faktur pajak, saya rasa saya tidak perlu mengungkapkannya lagi disini, karena saya yakin anda sudah mengetahuinya. Dan sebenarnya hal yang patut anda ketahui adalah bagaimana tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak tersebut.

Kewajiban Memberikan Data & Informasi Berkaitan dengan Perpajakan

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data dan informasi Yang Berkaitan dengan Perpajakan. Maka setiap wajib pajak baik lembaga pemerintah maupun swasta, perorangan maupun badan wajib memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) minimal sekali dalam setahun. Informasi yang terhimpun ini nantinya yang akan digunakan untuk dapat mendeteksi secara cepat dan akurat terhadap adanya kemungkinan ketidakpatuhan…

Pak SBY Minta Masyarakat Taat Bayar Pajak

Dalam acara penyampaian SPT Tahunan Pajak 2011 pada hari Senin, 19 Maret 2012, di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda, kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta. Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan antara lain : “Pajak punya konsep keadilan, saudara kita yang pendapatannya belum tinggi dibebaskan membayar pajak, sedangkan kita yang berpenghasilan cukup apalagi kaya, wajib bayar pajak. Semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar pajak yang diberikan, ada tanggung jawab untuk membantu warganya…

SPN atau Sensus Pajak Nasional

SPN atau Sensus Pajak Nasional adalah salah satu kegiatan dibidang perpajakan yang telah di launching dengan maksud untuk menyempurnakan data perpajakan yang lebih baik. Karena mungkin selama ini masih banyak wajib pajak yang tidak memberikan data-data yang akurat mengenai perpajakannya. Maka dengan adanya sensus ini diharapkan akan terdata dengan baik hal-hal tersebut.

Membuat SPT Masa PPN Form 1111 & Form 1111 DM dengan File Pdf

Untuk membuat SPT Masa PPN yang menggunakan Form 1111 dan Form 1111 DM ternyata banyak caranya, selain cara instalasi yang telah dibahas sebelumnya. SPT Masa PPN form 1111 dan form 1111 DM bisa juga dibuat dengan menggunakan file Pdf yang dapat langsung diisi secara elektronik. Hal ini dipertegas dengan SE-20/PJ/2011 yaitu tentang pengisian formulir SPT Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk file PDF. Jika anda…

Cara Instalasi SPT Masa PPN Form 1111 dengan Multi User

Tulisan ini hanya bermaksud untuk memberikan cara menginstal Spt Masa Ppn Form 1111 dengan banyak user atau boleh dibilang banyak perusahaan contoh : PT.A, PT.B, PT.C dst. Karena bagi anda pengguna Spt Masa PPn Form 1111 pasti tidak mungkin menggunakan banyak komputer hanya untuk memasukkan beberapa perusahaan. Cukup satu komputer saja untuk beberapa perusahaan dalam penginstalan Spt Masa PPn Form 1111 itu. Dalam Spt Masa PPn Form 1107 terdahulu caranya…