Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak Tahun 2016 Saatnya Jujur

Di dalam tulisan kali ini, saya hanya ingin menyampaikan pokok-pokok dari Undang-Undang Tax Amnesty ini, agar lebih mudah memahaminya. Terhitung 01 Juli 2016, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait perpajakan yaitu “Undang-Undang RI No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak” atau biasa kita dengar dengan nama : Tax Amnesty.

PTKP 2016 Berlaku Surut Mulai Januari 2016

Baru saja tahun 2015 yang lalu pemerintah telah melakukan Penyesuaian PTKP, dan sekarang pada tahun 2016 ini pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan perubahan atau penyesuaian PTKP yang sama, yang berlaku surut terhitung 01 Januari 2016, penyesuaian PTKP tersebut tertuang dalam PMK No.101/PMK.010/2016. Penyesuaian besaran PTKP ini menurut pemerintah antara lain dilakukan untuk melindungi dan/atau meningkatkan daya

PTKP 2015 Terhitung Dari Januari 2015

Lama tidak mengupdate blog, ternyata saya ketinggalan cukup jauh, banyak hal penting yang saya tidak tahu, terutama masalah ataupun update mengenai perpajakan, salah satunya mengenai PTKP 2015 ini yang ternyata berlaku surut mulai Januari 2015. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, secara otomatis kita harus segera melakukan

Formulir PPh Ps.21 Th.2014 Dengan Format Excel

Seperti pada tulisan saya sebelumnya mengenai peraturan terbaru pph pasal 21 tahun 2014 yang tertuang dalam peraturan dirjen pajak PER-14/PJ/2013, dan telah berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2014 yang lalu. Seperti biasa setiap peraturan baru pasti banyak pertanyaan dan kendala yang dihadapi, pertanyaan pertama adalah tidak adanya sosialisasi peraturan ini kepada wajib pajak, sehingga

PPh 21/26 Tahun 2014 Menggunakan Formulir Baru

Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Dirjen Pajak PER-14/PJ/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 18 April 2013 yang lalu sebentar lagi akan diberlakukan yaitu terhitung 1 Januari 2014. Agar tidak ketinggalan ketika kita ingin membuat SPT Masa untuk Tahun yang akan datang maka sebaiknya kita menyimak terlebih dahulu apa-apa saja yang terpenting dari peraturan yang telah dikeluarkan

PMK No.151/PMK.011/2013 Tentang Cara Pembuatan Faktur Pajak

Perubahan terbaru lagi mengenai Faktur Pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri Keuangan ini akan di atur lagi dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nantinya, Tunggu saja. Tetapi pada intinya Peraturan Menteri Keuangan ini telah mengambarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Berlaku Tarif 1 %

Sebagai Wajib Pajak yang bijak, adanya peraturan perpajakan yang baru, tentunya akan menambah wawasan kita tentang perpajakan secara menyeluruh. Hal ini menjadi sangat penting mengingat perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang begitu cepat. Sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki

Toleransi Pengajuan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Baru 2013

Jika anda membaca tulisan saya ini pasti anda akan bertanya? Masa sih ada toleransi pengajuan kode dan nomor seri faktur pajak baru tahun 2013. Sebenarnya didalam perpajakan itu tidak ada istilah toleransi, yang ada adalah istilah perpanjangan, contoh : perpanjangan masa pengajuan kode dan nomor seri faktur pajak.

Faktur Pajak 2013 Dengan Sistem Penomoran Baru

Dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sebagaimana diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Faktur Pajak mempunyai peran yang sangat strategis. Berbagai upaya penyempurnaan sistem telah dilakukan oleh DJP. Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya segala bentuk penyalahgunaan Faktur Pajak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, peraturan tentang Faktur Pajak kembali mengalami perubahan. Diharapkan